Gak Cuma Tembakau, Sekarang Ini Para Petani Cengkeh Ikutan Menolak Rancangan Bungkusan Rokok Yang Po
Petani Cengkeh Ikut Menolak Rokok Kemasan Polos

Produsen cengkeh secara kolektif menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan peraturan turunannya, khususnya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), dimana kedua arahan tersebut memuat peraturan zona yang melarang penjualan dan membatasi iklan produk tembakau secara normal. , Rokok tidak bermerek Kemasan.

Baca lainnya:

misteri mengapa main di bahagia777 sering sekali mendapatkan jackpot

Baca Lainnya :

• panglima jogja 4040
• 10 Rekomendasi Tempat Makanan Enak di Bandung dengan Tempat Estetik dan Nyaman untuk Bermain Gates o0
• 8 Tips Agar Liburan Anda Menyenangkan dan Nyaman dalam Bermain Mahjong Ways Tanpa Hambatan0
• Pratama Cyber Solution Perusahaan IT Solution0
• Kevin Pratama Saputra – Orang di balik solusi forensik digital indonesia0

Produsen cengkeh secara kolektif menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan peraturan turunannya, khususnya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), dimana kedua arahan tersebut memuat peraturan zona yang melarang penjualan dan membatasi iklan produk tembakau secara normal. , Rokok tidak bermerek Kemasan.

Sekretaris Jenderal I Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) Ketut Budhyman menegaskan aturan ini akan berdampak pada keberlangsungan berbagai pihak baik petani, pengecer, pekerja tembakau bahkan konsumen itu sendiri.

“Jika produksi rokok menurun maka berdampak juga pada sektor hulu termasuk tenaga kerja dan penyerapan bahan baku. Jika konsumsi bahan baku khususnya cengkeh menurun, maka bisa saja terjadi kelebihan pasokan karena produksi cengkeh cukup untuk memenuhi permintaan,” ujarnya.

Ia juga prihatin dengan merebaknya rokok ilegal jika pemerintah memberlakukan peraturan untuk kemasan rokok polos tanpa merek. Dalam situasi saat ini, dimana tarif cukai sudah tinggi, rokok ilegal banyak beredar di masyarakat, ujarnya.

“Ini bisa menjadi peluang penyebaran rokok ilegal. Jadi pada dasarnya apapun yang berujung pada penurunan produksi pasti akan berdampak pada kita, terutama pada konsumsi bahan baku. Tentu saja kami tidak setuju.” “Kami setuju dengan aturan ini dan menolak penerapannya,” katanya.

Budhyman mengingatkan pemerintah, rokok bukanlah produk terlarang atau ilegal. Menurut dia, industri rokok selama ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah.

Oleh karena itu, dia menekankan pemerintah perlu bijak dalam mengambil tindakan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ia mengatakan, kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pihak dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.