Gak Cuma Tembakau, Sekarang Ini Para Petani Cengkeh Ikutan Menolak Rancangan Bungkusan Rokok Yang Po
Petani Cengkeh Ikut Menolak Rokok Kemasan Polos

Produsen cengkeh secara kolektif menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan peraturan turunannya, khususnya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), dimana kedua arahan tersebut memuat peraturan zona yang melarang penjualan dan membatasi iklan produk tembakau secara normal. , Rokok tidak bermerek Kemasan.

Produsen cengkeh secara kolektif menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan peraturan turunannya, khususnya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), dimana kedua arahan tersebut memuat peraturan zona yang melarang penjualan dan membatasi iklan produk tembakau secara normal. , Rokok tidak bermerek Kemasan.

Sekretaris Jenderal I Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) Ketut Budhyman menegaskan aturan ini akan berdampak pada keberlangsungan berbagai pihak baik petani, pengecer, pekerja tembakau bahkan konsumen itu sendiri.

Baca Lainnya :

• Tak Cuma Di Pagi Hari, Kini Para Pakar Berbicara Waktu Yang Baik Buat Berjalan Kaki Yang Sehat0
• Masih Ingat Dengan Siskaeee Pemain Film Dewasa Yang Sekarang ini Di Vonis Setahun Penjara Dan Merasa0
• Tangkal Serangan Siber, Prabowo Wajibkan Instansi Negara Punya CSIRT0
• Jabatan Telah Usai, Segini Besar Nominal Dana Pensiun Serta Tunjangan Yang Diterima Jokowi Dan Ma0
• Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran0

“Jika produksi rokok menurun maka berdampak juga pada sektor hulu termasuk tenaga kerja dan penyerapan bahan baku. Jika konsumsi bahan baku khususnya cengkeh menurun, maka bisa saja terjadi kelebihan pasokan karena produksi cengkeh cukup untuk memenuhi permintaan,” ujarnya.

Ia juga prihatin dengan merebaknya rokok ilegal jika pemerintah memberlakukan peraturan untuk kemasan rokok polos tanpa merek. Dalam situasi saat ini, dimana tarif cukai sudah tinggi, rokok ilegal banyak beredar di masyarakat, ujarnya.

“Ini bisa menjadi peluang penyebaran rokok ilegal. Jadi pada dasarnya apapun yang berujung pada penurunan produksi pasti akan berdampak pada kita, terutama pada konsumsi bahan baku. Tentu saja kami tidak setuju.” “Kami setuju dengan aturan ini dan menolak penerapannya,” katanya.

Budhyman mengingatkan pemerintah, rokok bukanlah produk terlarang atau ilegal. Menurut dia, industri rokok selama ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah.

Oleh karena itu, dia menekankan pemerintah perlu bijak dalam mengambil tindakan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ia mengatakan, kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pihak dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.